Diskominfo-Ungaran : Pemkab Semarang menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang dinilai baik dalam delapan tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sejak tahun anggaran 2014. “Penghargaan dari Menteri Keuangan ini diberikan karena Pemkab Semarang dianggap mampu mengelola keuangan negara dengan baik. Salah satu indikatornya adalah pencapaian opini WTP dari BPK,” kata Kepala KantorWilayah Dirjen Perbendaharaan Jawa Tengah Sulaimansyah usai penyerahan penghargaan kepada Bupati Semarang H Mundjirin di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Senin (11/11) siang.
Menurut Sulaimansyah, pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Semarang dinilai baik dan telah memenuhi standar dan kaidah pengelolaan keuangan negara. Atas keberhasilan itu, Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah. “Besarannya akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan beberapa indikator. Diantaranya, angka pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan lainnya,” terangnya lagi.
Bupati Semarang H Mundjirin usai menerima penghargan menegaskan prestasi itu adalah kerja keras seluruh jajaran Pemkab Semarang. Menurutnya, tidak mudah untuk mempertahankan pencapaian opini WTP selama delapan kali berturut-turut. “Kami harus menindaklanjuti berbagai temuan dan memperbaikinya dengan standar akuntansi berbasis akrual. Pengungkapan keuangan daerah yang memadai menjadi kunci pencapaian ini,” katanya.
Dia mengajak segenap pimpinan SKPD untuk terus melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Sehingga hasilnya akan dapat dirasakan masyarakat.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rahmawati menjelaskan ada dua penghargaan dari Menteri Keuangan RI yang diserahkan.Yakni plakat penghargaan untuk pencapaian opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2014 dan piagam penghargaan pencapaian opini WTP tahun anggaran 2018 sekaligus yang ke delapan kali.
Pada kesempatan itu pula, ditandatangani nota kesepahaman pemanfaatan data dan informasi serta koordinasi pengelolaan keuangan publik antara Pemkab Semarang dan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. “Harapannya dengan nota kesepahaman itu pengelolaan keuangan pusat dan daerah dapat bersinergi dan berjalan baik,” ujar Sulaimansyah.(*/junaedi)