Diskominfo-Ungaran : Pemkab Semarang melalui Dinas Sosial siap membantu warga asli Kabupaten Semarang yang kembali dari Papua paska kerusuhan di Wamena bulan September lalu. Bupati Semarang H Mundjirin juga menyatakan siap menampung jika ada warga yang menginginkan mutasi pekerjaan ke Kabupaten Semarang. “Kami akan membantu warga terdampak kerusuhan Wamena yang kembali ke sini. Termasuk jika menginginkan mutasi atau pindah berkaitan dengan pekerjaannya,” katanya usai menyerahkan bantuan resiko sosial kepada satu keluarga korban kerusuhan Wamena di salah satu kecamatan perbatasan, Kamis (24/10) siang.
Bantuan resiko sosial yang diserahkan berasal dari APBD Kabupaten Semarang dan APBN. Diantaranya berupa uang tunai Rp 1 juta, kebutuhan pokok sehari-hari, terpal dan lainnya. Warga korban kerusuhan Wamena menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemkab Semarang. Dirinya merasa senang karena merasa diperhatikan. “Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya,” katanya sambil mewanti-wanti tidak menyebutkan data rinci dirinya dan keluarganya. Hal itu dilakukan sebagai langkah pengaman untuk menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya jika kelak kembali ke Papua. Dia menceritakan, ada temannya yang mendapat perlakuan kekerasan setelah hasil wawancara dengan dirinya tersebar di media massa.
Mendengar cerita miris itu, Bupati H Mundjirin meminta korban untuk sabar dan menerima keadaan dengan ikhlas. Dia juga menyarankan korban untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya. “Pikirkan dulu dengan matang untuk mengambil keputusan selanjutnya. Kami siap membantu jika memang ingin tetap tinggal di sini,” kata Bupati yang didampingi Kepala Dinas Sosial drg M Gunadi dan perangkat kecamatan setempat.
Kepala Dinas Sosial drg M Gunadi melalui Kepala Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejaheraan Sosial (PPMKS) Rini Widiastuti menjelaskan bantuan diberikan kepada warga karena dianggap menanggung resiko sosial terkait peristiwa yang dialaminya. Terkait dampak kerusuhan rasial di Wamena Papua, Rini menyebutkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk mendata warga yang kembali ke Jawa terutama ke Kabupaten Semarang. Tak hanya itu, Dinas Sosial juga menggerakkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk aktif mendata jika ada warga yang pulang secara mandiri. “Namun sampai dengan saat ini kami belum menemukannya,” katanya.(*/junaedi)