Banyubiru, Kabupaten Semarang - Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) di Desa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan Site Visit II Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang Jasa di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini dilakukan pada Rabu, 13 November 2024 ini, dilakukan karena Banyubiru merupakan salah satu dari 10 Desa “Pilot Project” Nasional dalam Pengelolaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa.

Acara ini dihadiri oleh Drs. Dwi Satrianto dari LKPP Pusat, Inspektur Kabupaten Semarang, Sunarto, S.H., M.H., dan Perangkat Daerah terkait. Dalam sambutannya, Sunarto mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kematangan Desa Banyubiru dalam menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga hasil dari pengukuran ini dapat memberi gambaran yang jelas apa saja yang sudah sesuai dan apa saja yang masih perlu diperbaiki.

Desa Banyubiru terpilih sebagai salah satu dari 10 Desa di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi percontohan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa. “Desa Banyubiru sebenarnya telah melebihi ekspektasi kami dalam tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, saya berharap desa-desa lain disekitarnya juga dapat menerapkan apa yang telah dilakukan oleh Desa Banyubiru” ungkap Dwi Satrianto dalam sambutannya. Adapun hal yang harus diutamakan dalam proses PBJ adalah swakelola. “Kedepannya diharapkan Dana Desa ini harus habis di Desa, jika proses PBJ harus melalui penyedia, maka penyedianya harus penyedia yang ada di Desa sehingga dapat menggerakan ekonomi masyarakat Desa” tegasnya.

Sementara itu, Anggoro Djati Laksono, ST., MT, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, mengajak perwakilan dari 9 Desa di sekitar Desa Banyubiru yang hadir untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menggali informasi dari Desa Banyubiru, LKPP, dan Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.(RDK)