Kehadiran KPK Tidak Ingin Ditakuti

  

KPK Ingin Menjadi Sahabat

 

Ungaran,

Tiga (3) tahun yang lalu ketika kami pimpinan KPK jilid ke-4 dilantik, dan mulai masuk jam kantor melihat ada bus, start dicat hitam. Nah,…ada tulisan KPK, kacanya gelap. Saya pikir didalam bus itu banyak alat sadap.

Saya Tanya, Itu bus untuk apa? Karena sudah lama tadinya nongkrong di tempat parkir KPK. “Ini sumbangan, pak Akex. Ini sebetulnya sumbangan dari Pemerintah Jerman, itu digunakan untuk melakukan sosialisasi. Nah, pada suatu kesempatan ceritanya itu kan. Disini tempat parkir disalah satu unit pelayanan Pemprov DKI Jakarta. Kebetulan ada pegawai-pegawai ada yang urusan disitu.

Pada hari itu, calo-calo tidak ada. Penerimaan meningkat, pada hari itu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Calo-calo itu takut dengan simbul-simbul. Nah, seolah-oleh dalam bus itu, ada alat sadapnya, tadi itu. Padahal nggak ada sama sekali bapak/ibu sekalian.    

“Kami tidak ingin kehadiran KPK itu, ditakuti. Kami ingin menjadi sahabat bapak/ibu semuanya. Maka kami memutuskan untuk merubah, cat bus ini menjadi simpatik, lebih enak kalau dilihat, lebih bersahabat,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Alexander Marwata saat kegiatan Road Show Bus KPK dalam rangka Sosialisasi Kampanye Edukasi Anti Korupsi untuk Pelajar, Mahasiswa, Aparatur dan Masyarakat Umum, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Rabu (10/10) siang.

Hadir dalam acara Road Show Bus KPK ini Tim Devisi Pencegahan KPK, Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Ketua DPRD Bambang Kusriyanto, Kajari Raharjo Budi Kisnanto SH MH, Perwira Penghubung (Pabung) Mayor Inf. Kadarusman, Ketua Pengadilan Negeri Wiryatmi SH MH, Ketua Pengadilan Agama Mum’in, dan  Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Lebih lanjut Alex menyampaikan, mulai tahun ini KPK memutuskan untuk hadir di tengah-tengah Pemerintah Daerah, ditengah-tengah masyarakat, dengan melakukan road show.

“Lha, mulai dari tahun ini, kita mulai untuk wilayah Jawa Barat dari Indramayu, Cirebon, kemudian Jawa Tengah, nanti sampai Banjarnegara, kembali ke Jakarta. Untuk sementara itu dulu sebagai uji coba sambil mencari bentuk yang tepat, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu,” jelas Alex.

Berbicara tentang korupsi lanjut Alex, rasa-rasanya KPK tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, menyampaikan dan mengingatkan kepada pejabat-pejabat baik di Pusat maupun di Daerah. Penadatanganan Pakta Integritas, komitmen bersama rasa-rasanya setiap acara  dilakukan. Tetapi seperti diketahui. Itu belum memberikan dampak yang cukup signifikan.

Minggu yang lalu KPK secara berturut-turut dalam satu (1) hari melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). “Yang pertama, Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Ambon. Kita tangkap bersama Pengusaha. Kemudian hari berikutnya Walikota Pasuruan, kita tangkap juga bersama dengan Pengusaha. Nah modus atau tindak pidana korupsi memang hampir 80% itu selalu melibatkan pengusaha dan penguasa. Ada persengkongkelan diantara kedua kelompok,” sebut Alex.

Lebih lanjut Beliau menceritakan, kemarin KPK ke KIW (Kawasan Industri Kusuma) hadir Direksi-Direksi dari KIW dan juga dari perusahaan-perusahaan yang di KIW, bahwa kita mulai merubah cara kita berbisnis. “Kita harus mulai melakukan kegiatan perusahaan dan berusaha dengan professional dan berintegritas; hentikan suap! karena perusahaan-perusahaan itu, selama ini menjadi pemberi suap,” sebut Alex.

“Tetapi mereka menyampaikan, pak Alex perusahaan-perusahaan itu sebentulnya kan    mau juga berusaha dengan bersih. Kita ingin berusaha dengan benar, tetapi kadang-kadang, kami itu dipersulit. Untuk mendapatkan ijin, kalau tidak memberikan sesuatu, itu juga lama keluarnya  (izin). Persyaratan sudah kita penuhi semuanya, tetapi itu nggak keluar juga, kalau tidak pakai “oli,” jadi supaya lancar. Jalanya ya harus kita kasih oli,” sebut Alex dalam menceritakan  keluhan dari masyarakat.

Dikatakan lebih lanjut kalau seperti itu bagaimana? Padahal dalam dunia bisnis time is money (waktu adalah uang). Lebih baik dia memberikan sesuatu tapi urusannya lancar, dibandingkan kalau kita memberikan urusannya lancar. Itu biaya modalnya juga bertambah besar, itu dari kalangan pengusaha.

“Nah, kita sebagai pelayan masyarakat termasuk didalamnya ada pelayan dalam kegiatan perusahaan, tentu kita ingin memberikan layanan yang baik. Saya yakin, saya percaya ketika, pelayanan kita baik, bagus, cepat, lancar, jelas prosedurnya, kapan selesainya? kapan biayanya? Semua transparan. maka iklim pengusaha di suatu tempat di suatu daerah juga akan lebih baik,” terang Alex dihadapan undangan.

Ketika iklim investasi berjalan dengan baik lanjut Alex, maka banyak investor akan masuk. Dan ketika investor itu masuk ke suatu daerah, membuka usahanya, membuat perusahaan menjadikan perusahaan. Maka disitu akan terbuka lapangan kerja. Ketika perusahan memperoleh keuntungan, ada pajak yang kita pungut. Banyak multi efek multiplayernya ketika di suatu lokasi, di suatu tempat, itu berdiri suatu perusahaan.

“Tetapi perusahaan memulai usaha sudah kita persulit, ya orang tidak akan masuk, malas, begitu. Nah, ini dari modus operasi, korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK. 80 % selalu melibatkan penguasa dan pengusaha. Ini yang coba kita fasilitasi dengan membentuk Komite Advokasi Daerah. Jadi di setiap provinsi, KPK menginisiasi, untuk membentuk Komite Advokasi Daerah, itu akan memfasilitasi komunikasi antara Pengusaha dengan Birokrasi,” terangnya.

Selesaikan Lewat Komite Advokasi Daerah :

Kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan masalah perijinan atau apapun yang berhubungan dengan birokrasi, Tolong dikomunikasikan! Diselesaikan lewat Komite Advokasi Daerah, jangan diselesaikan dengan di balik pintu atau di bawah meja, atau dengan cara-cara negosiasi. Ini harapan kami,” sebut Alex.

Menurutnya pemberantasan korupsi tidak melulu dengan melakukan penindakan. Pencegahan, melihat itu yang paling efektif  untuk memberantas korupsi. Mulai dengan membangun budaya integritas, membangun budaya kejujuran.

Kalau bicara terkait dengan integritas kejujuran, kata Alex, pihaknya pada tahun 2015 melakukan survey di Daerah Istimewa Yogyakarta (kota Pelajar), yang kita survey adalah ibu-ibu, “Pertanyaannya seberapa jauh ibu-ibu itu mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai kejujuran? sebut Alex.

Hasilnya lanjut Alex, sungguh mengejutkan, hanya 5% ibu-ibu yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran. “Sangat mengejutkan! Ibu-ibu jaman sekarang. Itu lebih kuatir kalau nilai matematika anaknya  dapat nilai 5 dibanding kalau anak-anaknya tidak mau ngantri. “Nah, itu…karakter yang sudah terbentuk mulai sejak dini, kalau sudah salah sasaran. Ini Akan terbawa terus. Kalau karakter sudah terbentuk, salah! Pembenahannya, pembentulannya, kelurusnnya akan semakin sulit,” kata Alex.      

Lebih jauh Alex menyebut, KPK dalam menangani kasus korupsi berkoordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian. Kalau ada pengaduan masyarakat terkait dengan dana desa di Kabupaten Semarang, ya KPK (pihaknya) akan teruskan  ke Kepolisian atau Kejaksaan. “Bukan KPK, tetapi kami akan melakukan supervise untuk memastikan, bahwa kasus itu betul-betul ditangani dengan baik. Kami berkoordinasi untuk melakukan penindakan,” sebutnya.

Pencegahan :

Dalam melakukan pencegahan, KPK berkoordinasi dengan semua instansi pemerintah, termasuk instansi di Pemerintah Kabupaten. KPK memiliki program Korsupgah (Koodinasi Supervisi Pencegahan). Ada 8 menu, antara lain terkait dengan e-planing bugeting, masalah pengadaan barang dan jasa, e-PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penguatan aktif.

“Kemudian pengawasan dana desa, manajemen ASN, manajemen Aset, dan optimalisasi penerimaan daerah. Ini sektor-sektor ingin kita benahi. Kami melihat, dan sudah memetakan, ada 4 titik rawan di dalam tata kelola pemerintahan yang rawan korupsi,” kata Alex.

KPK berharap, pertama, terkait dengan perencanaan dan penganggaran  dilakukan dengan transparan, dan masyarakat bisa mengikuti ketika usulan program kegiatan  ditolak di DPRD ada alasannya. Dan tidak ada lagi, tiba-tiba ada program atau kegiatan yang muncul di tengah-tengah pelaksanaan kegiatan.” Ini harapan kami,” sebutnya.

Sementara itu Bupati Semarang H Mundjirin menyampaikan, terima kasih kepada KPK RI atas kesediaannya berkunjung ke Kabupaten Semarang. Mudah-mudahan dengan kunjungan Road Show Bus KPK akan membawa manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Sesuai dengan PP 54 Tahun 2018 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya-upaya tersebut. Kegiatan yang telah dan sedang digalang digalakan diantaranya (1) Penatausahaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi, sehingga Kabupaten Semarang telah mendapat opini WTP dari BPK selama 7 kali berturut-turut; (2) Pelaksanaan kegiatan UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) serta sosialisasi laporan gratifikasi, dengan mengundang nara sumber dari Deputi Pencegahan KPK; dan (3) Pelaksanaan kegiatan Tim Saber Pungli berupa Sosialisasi, Sidak dan OTT (Operasi Tangkap Tangan);

Selanjutnya, (4) Pelaporan LHKPN para Pejabat dan auditor; (5) Pemeriksaan berbasis resiko, pada pemeriksaan regular dan khusus; (6) Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yang dilaksanakan sekali setahun untuk mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan APIP; dan (7) Reviu sebagai quality assurance oleh APIP dalam upaya mencegah sejak dini adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, yang dilaksanakan pada dokumen perencanaan dan anggaran, Laporan kinerja dan laporan keuangan daerah; serta (8) Pelaksanaan monev Korsupgah 2018 setiap triwulan.

“Namun  upaya ini dirasa masih kurang dan perlu perbaikan, karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan,” sebut Bupati Mundjirin.

Beliau mencontohkan : Nilai Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang  masih cukup rendah (CC), maturitas SPIP masih pada level 2. Oleh karena itu, kami terus berupaya dalam meningkatkan kinerja serta penguatan peran Inspektorat dalam upaya pembinaan dan pengawasan, dapat menjadi trigger bagi pembentukan good government dengan upaya pencapaian level kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menjadi level 3 di tahun ini.

“Selain itu upaya membangun integritas dokumen prencanaan dan penganggaran yang dijembatani Kominfo, peningkatan kualitas ASN  dan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dikomandani Bagian Organisasi Kabupaten Semarang,” terangnya. (L)